AHY Pastikan Pemerintah Tangani Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Siap Perluas ke Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan pemerintah untuk turun langsung mencari solusi atas persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Proyek strategis nasional ini menelan biaya hingga 7,26 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121 triliun, yang berpotensi membebani APBN jika tidak dilakukan restrukturisasi utang.
“Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung, negara dan pemerintah akan hadir, melibatkan semua pihak,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
💬 Pemerintah Siapkan Skema Restrukturisasi Utang Whoosh
AHY menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian bersama CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan serta Kemenko Perekonomian.
Dalam rapat itu, semua pihak sepakat untuk mencari solusi terbaik bagi restrukturisasi keuangan KCJB, dengan tetap memastikan peran negara melalui dukungan APBN.
“Semua ingin mengambil tanggung jawab dalam restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat. Bentuk dukungan APBN akan dijelaskan setelah pembahasan selesai,” jelas AHY.
Ia juga menambahkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak Danantara dan pemerintah China selaku mitra proyek.
Namun, AHY menolak menjabarkan detail negosiasi karena masih berlangsung.
“Negosiasi perlu ruang. Mudah-mudahan hasilnya terbaik untuk Indonesia,” ujarnya.
🌏 Rencana Ekspansi: Jalur Kereta Cepat ke Surabaya dan Banyuwangi
Setelah masalah keuangan proyek Whoosh diselesaikan, pemerintah berencana untuk mengembangkan jaringan kereta cepat hingga ke Surabaya dan Banyuwangi.
“Bapak Presiden menyampaikan, kenapa tidak Jakarta–Surabaya, bahkan sampai Banyuwangi? Ini demi keadilan dan pemerataan pembangunan antarwilayah,” kata AHY.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar pembangunan infrastruktur kereta tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
🚆 Pemerataan Transportasi Nasional dan Ekonomi Daerah
Menurut AHY, pengembangan jaringan kereta Trans Sumatra, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi menjadi bagian dari strategi konektivitas nasional.
Tujuannya untuk membuka sentra ekonomi baru, menghubungkan kawasan industri strategis dengan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
“Transportasi kereta bukan hanya untuk penumpang, tapi juga memperkuat distribusi logistik seperti batubara dan sawit. Ini akan mengurangi beban jalan raya,” tutur AHY.
Ia mencatat, pengguna kereta di Indonesia mencapai 500 juta penumpang per tahun, atau sekitar 1,6 juta per hari. Karena itu, moda transportasi ini perlu terus dikembangkan agar semakin modern, aman, dan terjangkau.
🧩 Fokus Pembangunan Transportasi Era Prabowo
Langkah restrukturisasi utang dan ekspansi jaringan kereta cepat menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem transportasi nasional yang kuat, efisien, dan berkeadilan antarwilayah.
“Pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta berkembang di seluruh wilayah Indonesia,” tegas AHY.
