Aktivis Desak Pemerintah Batalkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, pada Kamis (6/11/2025).
Aksi ini digelar untuk menolak rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebut langkah tersebut merupakan keputusan yang keliru dan berpotensi menodai sejarah bangsa.
“Aksi hari ini dari Gerakan Masyarakat Adili Soeharto yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto,” ujar Dimas di depan Gedung Kemenbud.
🕊️ Soeharto Dinilai Tidak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Menurut Dimas, Soeharto tidak pantas dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta kasus korupsi besar selama masa pemerintahannya.
“Selama memimpin 32 tahun, banyak tragedi kemanusiaan terjadi sejak 1965–1966 hingga kekerasan menjelang kejatuhannya pada 1998,” jelas Dimas.
Ia menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut akan menjadi bentuk ‘cuci dosa sejarah’ dan menormalisasi praktik impunitas di masa lalu.
“Nama Soeharto disebut dalam sembilan kasus pelanggaran HAM yang diselidiki Komnas HAM, termasuk penculikan aktivis 1998,” tambahnya.
💰 Sorotan terhadap Dugaan Korupsi dan Impunitas
Selain isu HAM, Dimas juga menyinggung dugaan praktik korupsi sistemik yang melekat pada era pemerintahan Orde Baru.
Ia menilai, jika pemerintah tetap memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, maka hal itu menunjukkan negara berpihak pada sejarah yang salah.
“Kalau pemerintah tetap menetapkan Soeharto sebagai pahlawan, artinya pemerintah menormalisasi perilaku koruptif dan melanggengkan impunitas. Republik ini sedang melangkah ke sisi sejarah yang gelap,” tegas Dimas.
⚖️ Tuntutan Gerakan Masyarakat Sipil
Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menyerukan Dewan Gelar dan Tanda Jasa agar meninjau ulang seluruh proses pengajuan gelar pahlawan bagi Soeharto.
Mereka juga menekankan pentingnya transparansi publik dan keadilan sejarah sebelum menetapkan tokoh mana pun sebagai pahlawan nasional.
Aksi demonstrasi berjalan damai dengan membawa poster bertuliskan pesan moral seperti “Jangan Lupakan Tragedi 1998” dan “Pahlawan Bukan Pelanggar HAM”.
