Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap KPK, Jadi Gubernur Keempat dari Riau yang Terjerat Korupsi – Kabar mengejutkan datang dari Provinsi Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (3 November 2025), resmi menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid. Usai diamankan, Abdul Wahid langsung dibawa ke Rutan KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Penangkapan ini menambah panjang daftar gubernur Riau yang pernah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sebelumnya, sudah ada tiga gubernur Riau lain yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
Deretan Gubernur Riau yang Ditangkap KPK
1. Saleh Djasit (Gubernur Riau 1998–2003)
Saleh Djasit merupakan gubernur pertama Riau yang terseret kasus korupsi.
Ia diusut KPK atas kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang merugikan negara lebih dari Rp4 miliar.
Pada tahun 2008, Saleh Djasit divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas perbuatannya.
2. Rusli Zainal (Gubernur Riau 2003–2013)
Selanjutnya ada Rusli Zainal, yang menjabat dua periode sebagai gubernur.
Ia ditangkap KPK karena terlibat korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) serta kasus kehutanan di Pelalawan dan Siak.
Rusli divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan.
3. Annas Maamun (Gubernur Riau 2014–2019)
Kasus serupa juga menimpa Annas Maamun, yang baru sebulan menjabat ketika ditangkap KPK pada September 2014.
Ia terbukti menerima suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau.
Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Annas Maamun.
4. Abdul Wahid (Gubernur Riau 2025–sekarang)
Terbaru, Abdul Wahid menjadi gubernur keempat dari Riau yang diamankan KPK.
Hingga Selasa (4 November 2025), KPK belum mengumumkan kasus korupsi apa yang melibatkan Abdul Wahid, dan status hukumnya pun masih dalam tahap penyidikan.
Publik kini menunggu hasil resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
Riau dan Bayang-Bayang Kasus Korupsi
Provinsi Riau kini kembali menjadi sorotan publik karena catatan panjang kasus korupsi di level kepala daerah.
Dalam kurun waktu lebih dari dua dekade, empat gubernur berturut-turut terjerat hukum akibat dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
