MBG Prasmanan Ditargetkan Hadir di 5.000 SPPG hingga Akhir 2026 – Pemerintah berencana memperluas penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerapkan metode penyajian tersebut ditargetkan mencapai 1.000 hingga 5.000 unit.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menyampaikan bahwa target tersebut masih berupa rencana yang mempertimbangkan kesiapan dapur MBG dan sekolah penerima manfaat.
Menurutnya, penerapan sistem prasmanan membutuhkan persiapan tambahan, baik dari pihak pengelola SPPG maupun sekolah. Karena itu, perluasan program tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa melihat kemampuan masing-masing lokasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia berharap semakin banyak SPPG yang siap menerapkan metode penyajian makanan tersebut sebelum akhir tahun.
Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Dapur dan Sekolah
Penerapan MBG dengan sistem prasmanan dinilai memerlukan penyesuaian dalam proses penyajian dan pengelolaan makanan di sekolah.
Berbeda dengan makanan yang dibagikan menggunakan ompreng atau wadah makan, sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai porsi yang disediakan dan, apabila masih tersedia, meminta tambahan.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan petugas dapur, pengaturan alur pengambilan makanan, serta dukungan pihak sekolah. Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan kesediaan kedua belah pihak sebelum sistem ini diterapkan.
Sudaryono menegaskan bahwa konsep prasmanan yang sedang dikembangkan merupakan bentuk pembelajaran dari praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara.
MBG Prasmanan Terinspirasi Praktik di Luar Negeri
Dalam penjelasannya, Sudaryono menyinggung kebiasaan siswa di China yang membersihkan sendiri wadah makan setelah menyelesaikan santapan di sekolah.
Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat menjadi bagian dari pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi anak-anak.
Ia menilai praktik dari negara lain dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan tetap perlu mempertimbangkan kondisi sekolah serta kesiapan pelaksana program.
Konsep tersebut bukan berarti menyalin seluruh sistem dari negara lain, melainkan mengambil praktik yang dinilai bermanfaat untuk kemudian disesuaikan dengan keadaan di dalam negeri.
Sebanyak 66 SPPG Sudah Mengikuti Uji Coba
Sebelum diperluas ke ribuan unit, sistem MBG prasmanan telah diuji coba pada 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa uji coba tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana metode penyajian prasmanan dapat diterapkan dalam program MBG di Indonesia.
Hasil awal yang disampaikan pemerintah menunjukkan adanya indikasi positif, terutama terkait makanan tersisa atau food waste.
Dalam sistem prasmanan, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan berkesempatan menambah porsi apabila persediaan masih tersedia. Mekanisme ini diharapkan membantu mengurangi makanan yang tidak dikonsumsi.
Meski begitu, hasil uji coba awal belum otomatis menggambarkan dampak yang sama di seluruh sekolah. Evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem tersebut dalam skala lebih luas.
Siswa Bisa Mendapat Makanan Lebih Hangat dan Segar
Selain berpotensi mengurangi makanan tersisa, metode prasmanan dinilai memiliki kelebihan dari sisi penyajian.
Sudaryono menyebut makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih hangat dan segar. Siswa juga memiliki kesempatan untuk mengambil tambahan makanan apabila masih tersedia.
Fleksibilitas tersebut diharapkan membuat pengalaman makan di sekolah menjadi lebih menyenangkan sekaligus membantu siswa menyesuaikan porsi dengan kebutuhan mereka.
Namun, manfaat itu tetap bergantung pada pengelolaan makanan, pengawasan porsi, kebersihan peralatan, dan pengaturan waktu penyajian. Pelaksanaan di setiap sekolah perlu memastikan makanan tetap aman dikonsumsi dan seluruh siswa memperoleh kesempatan yang adil.
Efisiensi Anggaran Masih Perlu Dikaji
Walaupun uji coba awal menunjukkan sejumlah hasil positif, pemerintah belum memastikan apakah sistem prasmanan lebih hemat dibandingkan metode pembagian makanan menggunakan ompreng.
Menurut Sudaryono, aspek anggaran masih perlu dikaji sebelum penerapan dilakukan secara lebih luas.
Penilaian tersebut penting karena perubahan metode penyajian dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, peralatan, distribusi makanan, serta pengelolaan kebersihan di sekolah.
Evaluasi biaya diperlukan agar perluasan MBG prasmanan tidak hanya mempertimbangkan kenyamanan siswa, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran program.
Puluhan Ribu SPPG Sudah Memenuhi Standar
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, sebanyak 26.385 SPPG telah dinyatakan beroperasi dan memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Jumlah tersebut menjadi gambaran skala pelaksanaan program MBG saat ini. Di tengah jaringan pelayanan yang luas, pemerintah menargetkan sistem prasmanan dapat diterapkan pada sebagian SPPG yang dinilai siap.
Apabila target perluasan mencapai 5.000 unit hingga akhir 2026 terealisasi, penerapan sistem tersebut berpotensi menjangkau lebih banyak sekolah.
Meski demikian, target tersebut masih berupa harapan yang disampaikan pemerintah, bukan jumlah SPPG prasmanan yang sudah dipastikan beroperasi.
